Keluarga miskin adalah salah satu masalah sosial yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 terdapat sekitar 26,42 juta keluarga miskin di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi negara ini.
Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sangatlah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada keluarga miskin agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, pemerintah telah melakukan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk membantu keluarga miskin.
Namun, masih banyak yang mempertanyakan efektivitas dari program-program tersebut. Menurut Dr. Asep Suryahadi, seorang pakar ekonomi dari SMERU Research Institute, program-program bantuan sosial yang ada saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mampu menjangkau semua keluarga miskin di Indonesia.
Selain itu, peran pemerintah juga harus lebih proaktif dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi keluarga miskin. Menurut Dr. Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi IX DPR RI, pendidikan yang baik dapat menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak-anak Indonesia, termasuk yang berasal dari keluarga miskin, mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Dengan demikian, peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sangatlah krusial. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui berbagai program bantuan sosial dan menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, juga perlu bersatu untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Sebab, seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, “Kemiskinan bukanlah hanya masalah uang, tetapi juga masalah pelanggaran hak asasi manusia.”